banner 728x90

Usut Persoalan PTT, Komisi IV Kunjungi Puskesmas Ganti

Komisi IV DPRD Lombok Tengah saat berdialog dengan perawat dan staf Puskesmas Ganti

LOTENG,PILARNTB.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah berkunjung ke Puskesmas Ganti, Kecamatan Praya Timur, (28/01/2020). Tujuannya untuk mengklarifikasi persoalan penerbitan SK Pegawai Tidak Tetap ( PTT) yang diduga tumpang tindih. Termasuk mengevaluasi dan menggali lebih dalam tugas Puskesmas Ganti.
Ketua rombongan, H.Supli mengatakan, persoalan PTT dan masih belum makismalnya pelayanan kesehatan tidak hanya terjadi di Puskesmas Ganti, tapi juga di Puskesmas lain. Namun persoalan paling parah di Puskesmas Ganti.
Data Komisi IV, Puskesmas Ganti meng SK kan 19 PTT. Padahal masa kerja belum lima tahun. Sementara ada staf pelayanan yang masa kerjanya lebih dari lima tahun, justeru tidak dibuatkan SK. Selain itu, diduga beberapa perawat tidak memiliki syarat keperawatan. Padahal sesuia aturan, perawat tidak memenuhi syarat keperawatan bisa diancam penjara satu tahun. Hal inilah yang diduga terjadi di Puskesmas Ganti. Sehingga hal ini penting disikapi oleh Komisi IV yang merupakan mitra kerja Dinas Kesehatan.
Sementara itu, anggota Komisi IV, Lege Warman mengatakan, persoalan PTT Puskesmas Ganti amburadul.
Ia menjelaskan, ada beberapa perawat yang mengabdi sejak tahun 2017 tidak dibuatkan SK. Sementara banyak perawat yang bertugas sejak 2015, namun tidak pernah dilirik oleh Kepala UPT.Puskesmas Ganti.
Namun pertemuan sempat memanas setelah saat Legewaeman meminta data perawat di Puskesmas Ganti.
Anehnya, Pukesmas Ganti tidak memiliki data perawat. Bahkan Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Puskesmas Ganti, Lalu Haidan mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pengusulan dan pengangkatan PTT. Lalu Haidan mengaku sama sekali tidak dilibatkan dan nyaman di Puskesmas Ganti. Jangankan persoalan PTT, untuk masalah keuangan saja dirinya mengaku tidak pernah dilibatkan. Padahal sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Kabag TU membawai bagian keuangan.
Hal tersebut kemudian menimbulkan perdebatan, sampai-sampai
Ketua Komisi IV mengusir salah seorang staf Puskesmas Ganti karena dianggap mengganggu jalannya pertemuan.
“Aneh sekali Kepala Bagian TU tidak dilibatkan. Padahal urusan kepegawaian merupakan kewengan Bagian TU,” kata Lege.
Sementara itu, Kepala UPT.Puskesmas Ganti, Lalu Dedy Sopina Hadi menjelaskan, pengangkatan PTT disesuaikan kebutuhan untuk melayani berbagai keperluan di puskesmas. Selanjutnya yang belum terakomodir, akan ada pengangkatan periodik dari Dinas Keseahatan. Yang mana semua ini telah disetujui oleh Dinas Kesehatan.
“Kami banyak mendapat aduan terkait kurang maksimalnya pelayanan di Puskesmas Ganti, jadi kami harus mengangkat PTT agar semua pasien bisa dilayani maksimal,” jelasnya.
Dari seluruh tenaga PTT, ada empat yang dianggap tidak memenuhi kwalifikasi. Ditambah lagi tingkat kehadiran maupun keterampilan minim, sehingga tidak diakomodir.
Sementara tidak dilibatkannya Kepala Bagian TU, karena memiliki kinerja buruk yakni sering telat masuk kantor dan pulang lebih awal.
Tidak itu saja, Kepala Bagian TU gagap tekhnologi, sehingga tidak bisa difungsikan dalam hal-hal yang berkaitan dengan komputer.
“Pertanggungjawaban saya ke Dinas Kesehatan, lalu bagaimana kalau Bagian TU gagap tekhnologi, apa yang bisa dikerjakan,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Ketua Komisi IV berjanji akan melakukan investigasi lanjutan. Bila perlu akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelesaikan berbagai persoalan di Puskesmas Ganti. (Dar/P01)

KERJASAMA BAGIAN HUMAS DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN PILARNTB.COM