banner 728x90

Kasta NTB Sebut Pengunaan Dana Covid-19 di Loteng tidak Beres

Lalu Wink Haris

Dikhawatirkan Jadi “Ladang” Korupsi Berjamaah

LOTENG, PILARNTB.com – Penggunaan dana penanggulangan covid-19 di Lombok Tengah diduga tidak beres. Hal itu diungkapkan Dewan Pembina LSM Kasta NTB, Lalu Wink Haris.
Kepada wartawan via handphone, Sabtu (11/04/2020), Lalu Wink menggaku mencium ketidakberesan dalam penggunaan dana penanganan covid -19 di Lombok Tengah.
Hal itu bisa dilihat dari belum jelasnya perencanaan penggunaan anggaran covid -19 yang bersumber dari APBD Lombok Tengah. Di satu sisi, Pemkab Lombok Tengah di media massa justeru telah menetapkan angka Rp 70 milyar untuk penanganan covid-19. Parahnya, kata Lalu Wink, nominal tersebut ditentukan tanpa musyawarah dengan pihak legeslarif.
Sesuai aturan, sebelum penetapan anggaran, harus diawali dengan perencanaan yang jelas mengenai arah penggunaan anggaran yang dimaksud. Termasuk item kegiatan apa saja yang harus dirasionalisasi, harus jelas dan terpertinci. Tapi bukannya sesuai aturan, pembelanjaan APBD untuk penanganan covid-19 terkesan asal-asalan dan terkesan tumpang tindih.
Untuk pengadaan dua juta masker misalnya dengan anggaran milyaran rupiah, Pemkab Lombok Tengah belum bisa memberikan penjelasan secara rinci jenis dan kwalitas barang yang akan dibeli, termasuk berapa UKM yang akan terlibat di dalamnya. Anehnya, pengadaan masker juga dilakukan hampir di semua desa. Pihaknya khawatir hal ini justeru akan menjadi “ladang” korupsi berjamaah oknum pejabat di Lombok Tengah.
Seharusnya, kata Lalu Wink, jika Pemkab Lombok Tengah melakukan pengadaan masker, hal yang sama tidak dibebankan kepada pemerintah desa. Dalam hal ini Bupati selaku Ketua Gugus Penanganan Covid-19 bisa mengarahkan desa untuk menggunakan anggaran untuk keperluan lain, misalnya pembelian sembako bagi warga atau lainnya.
Parahnya, kata Lalu Wink, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan ruang seluas luasnya untuk mengelola anggaran untuk penanganan covid-19 tanpa adanya rencana yang jelas. Hal itu kata Lalu Wink bisa dilihat dari hasil rapat TAPD dengan DPRD. Yang mana Sekda selaku Ketua TAPD mengaku belum bisa memberikan penjelasan secara detil penggunaan APBD di masing-masing SKPD untuk penanganan covid-19. Di satu sisi, masing-masing SKPD justeru telah membelanjakan anggaran mereka untuk membeli berbagai keperluan penanganan covid-19 tanpa adanya penjelasan ke pihak DPRD.
” Belanja untuk penanganan covid-19 terkesan seenak perut,” ujarnya.
Untuk itu pihaknya meminta Aparat Penegak Hukum (APH) lebih jeli melakukan pengawasan. Bahkan pihaknya mengaku tidak segan-segan melapor ke Komisi Penanganan Korupsi (KPK) jika indikasi penyelewengan dalam penanganan covid-19.
Sementara itu Ketua DPRD M.Tauhid mengaku bingung dengan penentuan anggaran penanganan covid-19 Lombok Tengah.
Sejauh ini, kata Tauhid, pihak eksekutif belum bisa memberikan rencana penggunaan APBD untuk covid-19. Anehnya, kata Tauhid, Pemkab Lombok Tengah justeru telah menentukan nominal Rp 70 milyar secara sepihak. Hal ini menurutnya menyalahi ketentuan penganggaran yang ada. Dalam hal ini pihaknya meminta Bupati, Sekda dan para pejabat di Lombok Tengah bisa lebih jujur dalam persoalan ini. Yakni dengan memberikan informasi yang benar menganai jenis kegiatan atau program apa saja yang akan didanai oleh APBD.
” Intinya kami sangat mendukung. Tapi sebelum anggaran diketok, harus jelas dulu penggunaanya, sehingga tidak terkesan asal-asalan,” pungkasnya. (Dar/p01)