Penyaluran BLT, Pemda Dituding Adudomba Kades Dengan Warga

Kepala Desa Lekor, Agus Sadikin saat menyalurkan BLT Covid-19

Kades Lekor Minta Data Penerima Dievaluasi

LOTENG,PILARNTB.com – Kepala Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Agus Sadikin meminta data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) covid-19 segera dibenahi.
Ditemui wartawan, Kamis (28/05/2020), Agus mengatakan perbaikan perlu dilakukan menyusul banyaknya persoalan di lapangan akibat kesalahan data penerima. Contohnya kata Agus, BLT dari kabupaten terkesan salah sasaran. Yang mana sebgaian penerima merupakan keluarga mampu. Hal ini akibat amburadulnya Basis Data Terpadu (BDT) sebagi acuan penerima bantuan. Sementara BDT saat ini merupakan data tahun 2010 yang menurutnya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Sebagian nama di BDT yang dulu miskin saat ini sudah tergolong mampu. Sehingga sangat wajar jika ada warga yang mempersoalkan hal ini.
Parahnya, kata Agus, sebagian masyarakat justeru salah kaprah terkait kesalahan data tersebut. Mereka menganggap seluruh data penerima bantuan ditentukan pemerintah desa. Akibatnya para kepala desa menjadi bulan bulanan kemarahan warga yang tidak paham tentang persoalan ini.
Yang lebih gila lagi, kemarahan warga kerap kali dijadikan “gorengan” oleh lawan politik kepala desa.
Anehnya, pemerintah kabupaten terkesan tutup mata dengan persoalan yang dihadapi para kepala desa.

Bukannya memberikan solusi, para pemangku kebijakan di tingkat kabupaten terkesan melempar kesalahan ke pemerintah desa. Bahkan beberapa diantaranya terkesan hanya menakut nakuti kepala desa.
” Seringkali statment para pejabat di daerah terkesan menyudutkan kepala desa. Kesalahan sepenuhnya dibebankan ke kami, sementara kabupaten terkesan hanya bisa mengancam dengan statmen yang tidak jelas di media massa. Kalau seperti ini kondisinya, pemerintah kabupaten tidak ubahnya sedang memperalat dan mengadudomba kami dengan warga,” keluhnya.
Agar tidak menjadi polemik berkepanjangan, pihaknya mengusukan agar data penerima BLT dari kabupaten diserahkan sepenuhnya ke pemerintah desa. Dengan demikian desa bisa menentukan penerima bantuan sesuai kondisi warga yang bersangkutan. Tentunya dengan pendampingan penuh dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Jika itu dilakukan pihaknya menjamin tidak akan ada persoalan di masyarakat.
” Intinya kami paling tahu kondisi warga di bawah. Kalau pemerintah di atas bisanya hanya memberikan perintah,” pungkasnya.(Dar/p01)