Eksekusi Lahan di Dusun Jempong Nyaris Ricuh

Hardiyansyah menunjukkan sertifikat tanah miliknya

LOTENG,PILARNTB.com-Eksekusi lahan pekarangan beserta rumah di Dusun Jempong, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kamis (02/07/2020) nyaris ricuh.

Kedatangan juru sita mendapat perlawanan keluarga tergugat yang tidak teirma dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Praya.

Keluarga tergugat sempat berdebat bahkan nyaris berujung anarkis. Pihak PN Praya akhirnya diminta meninggalkan lokasi oleh pihak kepolisian lantaran situasi yang mulai tidak kondusif.

Informasi yang berhasil dihimpun wartawan, perkara tersebut merupakan sengketa antara Hardiansyah, ahli waris Johansyah (Almarhum) selaku tergugat dengan Siti Nurjanah yang tidak lain adalah mantan ibu tirinya.

Warga sekitar menuturkan, Almarhum Johansyah dulunya menikah dengan Siti Nurjanah. Saat kondisi kesehatannya masih bagus, hubungan pasangan suami istri tersebut sangat harmonis. Namun sikap Siti Nurjanah berubah setelah suaminya menderita stroke.

Merasa kurang diperhatikan, Johansyah kemudian menceraikan Siti Nurjanah tahun 2010. Namun tidak berselang lama, almarhum ingin rujuk kembali.

Hanya saja, untuk rujuk, Siti Nurjanah saat itu meminta Johansyah membuat surat jual beli pekarangan beserta rumah seluas 6,5 are yang disengketakan saat ini. Anehnya, surat jual beli tersebut dibuat tanpa ada pembayaran sebagaimana lazimnya jual beli.

Saat itu, beberapa keluarga Johansyah yang juga ikut menandatangani jual beli mempertanyakan hal tersebut. Namun yang bersangkutan mengatakan bahwa surat jual beli tersebut hanya formalitas saja sebagai sarat agar istrinya bersedia dirujuk.

Celakanya, setelah menerima surat jual beli, Siti Nurjanah tidak menepati janjinya dan memilih tetap tinggal di rumahnya di Ketejer.

Merasa ditipu, saat itu Almarhum Johansyah dan keluarganya melakukan mempersoalkan jual beli tersebut. Di kemudian hari, Pemerintah Desa Mertak Tombok kemudian membatalkan surat jual beli yang dimaksud.

Namun tahun 2018, oleh Siti Nurjanah surat jual beli tersebut dijadikan bukti gugatan di PN Praya.

Untuk menghadapi mantan ibu tirinya, Hardi dan keluarganya menghadirkan para saksi. Baik yang mengetahui silsilah obyek sengketa ataupun saksi pembuatan surat jual beli yang menjadi bukti pihak tergugat di PN Praya.

Di persidangan, para saksi membenarkan bahwa jual beli antara almarhum tidak pernah terjadi. Namun semua keterangan saksi termasuk sertifikat kepemilikan yang disodorkan ahli waris, tidak digubris.

” Putusan ini sangat janggal. Surat jual beli itu saya yang tandatangan sebagai saksi. Tidak ada uang sepeserpun yang diterima almarhum Johansyah dari mantan istrinya. Dan itu dulunya diakui hanya syarat agar yang bersangkutan mau rujuk. Sehingga kami heran kenapa ibu tiri ini dimenangkan hanya dengan bukti surat jual beli palsu. Sementara kesaksina kami dan bukti yang ada tidak pernah dipertimbangkan,” ungkap salah seorang saksi.

Ia juga mengaku sempat dijanjikan uang oleh Siti Nurjanah asalkan mau menjadi saksinya di persidangan namun ia tolak.

Terlepas dari hal tersebut, selaku saksi dan keluarga Johansyah, ia meminta agar putusan tersebut ditinjau kembali karena sangat menciderai rasa keadilan.

Sementara itu Hardiyansyah, mengaku memilih tetap bertahan di rumah yang disengketakan tersebut. Karena menurutnya, ini tidak sekedar luas tanah atau materi semata melainkan masalah hak seorang anak terahadap orangtua. Terlebih ayahnya kini sudah meninggal dunia, sebagai anak berkewajiban menjaga nama baik termasuk harta yang ditinggalkan.

Dikatakannya, kejanggalan yang terjadi saat ini mulai menimbulkan kecurigaan di pihak keluarga dan masyarakat setempat. Pihaknya menduga ada “permainan” antara pihak PN dengan ibu tirinya. Mengingat bukti atau alas hak yang menandai dasar gugatan sangat lemah, namun dengan mudahnya bisa dimenangkan.

Pihaknya pun bertekad tetap memperjuangkan dan mencari keadilan untuk diri dan keluarganya.

“Kami percaya Allah maha mengetahui. Pada akhirnya kebenaran pasti menang. Karena ibarat bangkai, sepintar apapun seseorang menyimpan kebohongan pasti akan tercium,” kata Hardi.

Dalam hal ini, pihaknya meminta pihak PN dan penggugat agar menghentikan upaya eksekusi dan tidak lagi mengganggu ketenangan keluarganya. Karena jika dipaksakan, berpotensi menimbulkan konflik bahkan pertumpahan darah.

“Mungkin secara pribadi saya bisa menahan diri. Tapi keluarga kami banyak dengan watak dan pemahaman berbeda beda. Ingat, semut walaupun kecil dan kelihatan lemah, kalau diusik pasti menggigit,” kata Hardi mengingatkan.

Sementara itu sampai saat ini pihak PN maupun penggugat belum bisa dimintai keterangan terkait persoalan ini. (dar/p01)

Beri rating artikel ini!