Pansus Covid-19 Gali Keterangan Tiga OPD

LOTENG,PILARNTB.com-Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 yang dibentuk DPRD Kabupaten Lombok Tengah tampaknya tidak mau bertele tele. Setelah terbentuk, Pansus yang diketuai Suhaimi SH tersebut langsung tancap gas.

Setelah mengumpulkan data di lapangan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimintai keterangan seputar penggunaan dana covid-19.

Kamis (09/07/2020), Pansus memanggil tiga Kepala OPD untuk dimintai keterangan. Yakni Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pada pemanggilan kali ini Pansus masih fokus membedah arah kebijakan bupati tentang anggaran dan pola penanganan Wabah Covid-19 di Lombok Tengah.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, Baiq Sri Hastuti Handayani menjelaskan tentang distribusi konsumsi untuk Pasien Covid-19 dan semua petugas yang terkait dengan penanganan di lokasi karantina (Isolas) untuk periode April sampai Juni. Yang mana konsumsi covid-19 di balai karantina menelan anggaran Rp. 450.750.

Dinas Sosial juga menganggarkan Rp. 85 juta untuk paket sembako bagi keluarga Pasien Covid-19 yang menjalani Isolasi sebesar Rp. 41 juta.

“Masing-masing paket sembako harganya Rp. 250.000. Sedangkan sisa anggaranya sudah kami kembalikan,”ternagnya.

Terkait dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS)  Bersatu, dari Rp.6,6 miliar untuk bantuan Rp. 600 ribu per KK, tersisa Rp. 183 juta dan telah dikembalikan ke kas daerah.

Baiq Sri juga membenarkan pengurangan dan memperpanjang waktu penyaluran JPS Bersatu hingga Desember 2020.

Namun ia menolak  jika carut marutnya data penerima berbagai Bantuan Sosial itu merupakan ketidak mampuan Dinas Sosial dalam bekerja.

“Kami memang menggunakan data Oktober 2019 untuk Bansos kemarin, tapi pemegang kuasa atas input data itu adalah pemerintah esa, bukan kami,” terangnya.

Ia menjelaskan, Dinas Sosial Kabupaten dan Kota hanya media penyampaikan data tersebut kepada jenjang di atasnya hingga pusat. Data yang diserahkan oleh pemerintah desa itu yang menjadi acuan . Jadi kalau ada keliru data, pihak desa yang harus ditanya. Sebab hanya pihak desa yang menghimpit data. Selain itu lamanya olah data di Pusat Data Induk (Pusdatin) juga jadi masalah.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah yang diwakili oleh sekretaris dinas, R Mulyantoro B, menyampaikan keluhan kepada Pansus Covid-19. Yakni minimnya anggaran untuk penanagan Covid-19 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah yang hannya Rp. 17,9 juta.

Anggaran Rp. 17,9 juta itu kata R. Mulyantoro digunakan untuk pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) serta ongkos piket dan transport ke bandara dan pelabuhan.

Awalnya anggaran yang diajukan sebesar Rp. 50 juta. Namun tidak bisa terealisasi karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah tidak termasuk dalam Gugus Tugas Covid – 19.

“Selebihnya apa yang kami kerjakan itu memang sudah menjadi tupoksi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,”ucapnya.

Keluhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah itu, dipertanyakan oleh Wakil Ketua Pansus, Lege Warman.
Lage menilai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah tidak memiliki terobosan dalam bertindak.

“Kenapa Disnaker hanya piket saja menunggu TKI pulang, tidak ada inovasi lain,” kata Lege.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Tengah, Ikhsan, S.Hut, secara tegas menepis anggapan banyak pihak bahwa pengadaan dua juta masker untuk memberdayakan UMKM di Lombok Tengah.

Menurutnya, pengadaan bukan untuk memberdayakan UMKM, melainkan langkah dalam menghadapi Wabah covid-19. Jika ada UMKM yang mendapat jatah pembuatan, itu hanya bagian dari cara pengadaan saja. Fokus nya adalah menyediakan Masker sebanyak dua juta secepatny,” jelas Ikhsan.

Mengenai jumlah masker yang diadakan, Ikhsan menyampaikan, bahwa sudah sesuai dengan arahan Ketua Satgas Covid yang menggunakan asumsi pendekatan jumlah jiwa di Lombok Tengah dikalikan dua. Untuk harg Rp. 5.500,- per masker yang merupakan harga paling rendah saat itu.

Mengenai kenapa memilih Masker, Ikhsan menjawab bahwa itu yang di rasa penting, mengingat dari pusat sudah memerintahkan masyarakat untuk menggunakan masker. Terkait biaya distribusi, Dinas Koperasi masih belum bisa menjelaskan alasan tidak dimasukkan anggaran tersebut selain dari bahwa biaya distribusi itu masuk pada anggaran lainnya.

Pansus Covid-19 menanggapi semua keterangan tersebut dengan satu kesimpulan sementara bahwa sampai saat ini kebijakan Bupati Lombok Tengah, H. Moh Suhaili FT, SH sebagai kuasa diskresi dan anggaran Covid-19 masih belum jelas arah dan alasannya.(Dar/p01)

Kerjasama Pilar NTB.Com dengan Bagian Humas DPRD Lombok Tengah

Beri rating artikel ini!