Umar Minta Kajati NTB Sabar Tunggu Putusan Kasasi

Umar

Dukung Pariwisata, Siapkan Investasi Triliunan di KEK Mandalika

LOTENG,PILARNTB.com – Sengketa lahan hotel bintang lima di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika antara Indonesia Tourizem Development Corporatnion (ITDC) semakin seru. Saat ini, perkara yang sudah sampai ke tingkat kasasi tersebut mulai dibumbui perang urat saraf antar kedua belah pihak.

Melalui media massa, kedua belah pihak terus membangun opini sebagi upaya pembenaran.

Bahkan sengketa lahan kelas kakap itu telah mencuri perhatian para petinggi di NTB. Beberapa diantaranta ikut mengomentari. Mulai dari Kapolda hingga orang nomor satu di NTB, dr.Zulkiflimansyah, ikut menyampaikan tanggapannya.

Seakan tidak mau ketinggalan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB juga ikut menghiasi koran dan media massa lainnya.

Dalam statmennya di beberapa media massa, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto mengklaim, tanah enklave di KEK Mandalika sudah tidak ada masalah.

Menurutnya, kepemilikannya sudah jelas melalui penerbitan hak pengelolaan lahan (HPL) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika memang masyarakat mengklaim, menurutnya harus dibuktikan dengan data, bukan asal klaim.

Mengenai memiliki bukti kepemilikan masyarakat berupa sporadik, pipil garuda dan kwitansi, menurutnya perlu dibuktikan. Pembuktian yang dimaksud ada di pengadilan, bukan di lapangan.

Terkait kassi saat ini, kalaupun nanti pihak Umar dimenangkan, dana penjualan obyek sengketa akan dititip di pengadilan. Pernyataan Nanang tersebut kemudian mendapat respon dari Umar .

Kepada wartawan di rumahnya, Minggu kemarin, pria berambut gondrong tersebut meminta Kejati NTB lebih bersabar menunggu proses hukum yang saat ini berlangsung di Mahkama Agung.

Baginya, pernyataan Nanang terkesan lucu. Pasalnya, pernyataan tersebut telah mendahului ketentuan hukum. Bahkan cenderung mirip sebagai pernyataan “pesanan” dari pihak-pihak tertentu yang terusik dengan perjuangannya selama ini.

Secara pribadi, pihaknya mengaku tetap mengikuti ketentuan hukum. Kendati belum ada kejelasan, pihaknya mengaku telah merencakan beberapa hal jika nantinya putusan kasasi memenangkan dirinya, yakni ikut berpartisipasi mengembangkan KEK Mandalika.

Jika diridhoi Allah kata Umar, pihaknya berjanji akan membangun lahan yang disengketakan saat ini. Untuk merealisasikan rencananya tersebut, pihaknya mengaku telah menjual ratusan hektar lahannya di luar KEK Mandalika. Yang mana pihaknya telah menyisihkan sebagian kecil hasil penjualannya yakni sekitar dana Rp 1,2 triliun untuk membangun lahan tersebut.

Keinginannya itu merupakan komitmen dirinya selaku putra asli Lombok Tengah dalam membantu pemerintah mengembangkan pariwisata.

Selain berencana membangun hotel di lahan yang disengketakan tersebut, saat ini pihaknya mencari lahan strategis seluas 4 hektar untuk dibangun hotel bintang lima. Jika ITDC memiliki lahan yang dimaksud, Umar mengaku siap bekerjasama.

“Kalau lokasinya bagus, saya siap beli atau kontrak lahan ITDC. Kapanpun ITDC mau saya siap bayar,” kata Umar.

Nantinya, hotel-hotel yang akan dibangun akan mempekerjakan masyaraka Lombok Tengah. Keuntungan pengelolaanya juga akan disisihkan untuk pembangunan fasilitas public dan kegiatan sosial seperti pembangunan masjid, bantuan jompo, anak yatim dan lainnya.

Selain membantu pemerintah, rencana investasinya tersebut juga untuk membuktikan bahwa masyarakat Lombok Tengah juga mampu membangun hotel bertarap internasional sekalipun.

Investasi tersebut sebenarnya sudah direncanakan jauh jauh hari. Hanya saja sepakterjang ITDC yang seringkali tidak sejalan dengan keinginan masyarakat kecil menjadi kekhawatiran tersendiri baginya.

Klaim sepihak yang dilakukan ITDC selama ini juga menjadi kekhawatiran warga local lainnya untuk membangun lahannya di wilayah Selatan. Sehingga satu satunya jalan adalah dengan menuntaskan persoalan lahan dengan membawanya ke pengadilan seperti yang dilakukan saat ini.

Selain dianggap merugikan masyarakat, sepakterjang ITDC selama ini tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo.

Dalam beberapa kesempatan, kata Umar, Presiden selalu menekankan jika ada lahan warga yang lahannya layak dibayar mahal, wajib dibayar ITDC. Namun yang terjadi selama ini justeru sebaliknya. Lahan-lahan warga dibayar murah tanpa melihat history dan masadepan pemilik lahan.

” Kalau lokasinya jelek, tidak masalah dibayar murah. Tapi kalau strategis, wajar kami minta mahal. Paling tidak harganya layak dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kecil seperti kami,” kata Umar.

Sayangnya, dengan kekuasaan yang dimiliki, ia menduga ITDC justeru kerap melakukan cara-cara kotor untuk menguasai lahan warga. Jika warga tidak mau dibeli murah, tidak jarang ITDC melakukan penekanan melalui jalur hukum. Bahkan beberapa warga yang getol menentang kebijakan ITDC, terpaksa berurusan dengan aparat penegak hukum.

Padahal menurutnya, klaim yang dilakukan warga bukannya tanpa dasar. Beberapa warga bahkan telah memiliki sertifikat. Namun dengan alasan tidak memiliki arsip di BPN, klaim warga seringkali dimentahkan.

Namun jika ditarik ke belakang, kata Umar, sebagian besar dokumen tanah warga Lombok Tengah sudah hangus saat kebakaran terbakar gudang arsip BPN beberapa tahun silam. Anehnya, hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh BPN maupun ITDC saat menerima keluhan masyarakat.

Jika melihat kepentingan saat ini, pihaknya curiga kebakaran arsip BPN Lombok Tengah beberapa tahun lalu merupakan bagian dari skenario besar untuk mematahkan klaim warga atas tanah-tanah mereka, khususnya di KEK Mandalika.

Untuk itu pihaknya memohon kepada pihak kepolisian dan Gubernur NTB agar membuka kembali kasus kebakaran tersebut. Sehingga bisa memberikan keadilan bagi masyarakat yang selama ini terzolimi oleh para pihak tidak bertanggungjawab.

“ Memangnya di BPN itu dulu ada emas, kenapa sampai kebakaran. Ini kan sangat aneh. Jadi kalau bisa kasus ini dibuka lagi,” harapnya.

Dengan kebakaran BPN Lombok Tengah di bawah kepemimpinan Hj.Roro Rosa Diyana beberapa tahun silam, jika ada warga yang mengaku memiliki sertifikat sudah seharusnsya didengarkan, bukan malah dimentahkan dengan alasan yang tidak jelas sepeti yang terjadi selama ini.

Sedangkan secara pribadi, selain lahan Pullman, Paramound dan Royal Tulip di tingkat kasasi saat ini, pihaknya juga mengaku masih memiliki dua lokasi yang akan digugat melalui jalur hukum. Langkah ini ditempuh agar tidak dikatakan melakukan klaim sepihak oleh ITDC. “ Tanah tanah ini saya peroleh dari hasil keringat saya, bukan warisan apalagi mengambil hal orang. Jadi daripada dikatakan mengada- ada, lebih baik jalur hukum saja lah,” kata Umar.

Lagipula menurutnya, seharusnya ITDC berterimakasih kepada dirinya. Karena tanpa persetujuannya, pemberian dana kerohiman tahun 2017 tidak akan terlaksana.

Ia menuturkan, sebagai pemilik lahan terluas di KEK, saat itu pihaknya dibujuk oleh Pemkab Loteng, Pemprov NTB dan ITDC agar mau menerima dana kerohiman Rp 4,5 juta per are.

Persetujuannya tersebut kemudian membuat pemilik lahan lain menerima keputusan pemerintah. Bahkan unjukrasa pemilik lahan ke pusat saat itu bisa dipatahkan oleh keputusan dirinya. Walaupun ia mengaku harus jadi tumbal kebijakan tersebut.

Bahkan dalam prakteknya, ia menduga banyak pealnggaran yang dilakukan para pejabat saat itu khususnya di Lombok Tengah. Kendati demikian pihaknya mengaku lebih baik diam. Namun jika terus diserang, pihaknya mengaku buka bukaan.

“Saya siap dipertemukan dengan siapapun termasuk Bupati. Dia tahu bagaimana pengorbanan saya selam ini. Saya mungkin tidak berpendidikan, tapi saya tidak bodoh. Kalau untuk memperjuangkan hak, siapapun Insya Allah saya akan lawan,” tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak pernah minta imbalan. Tapi paling tidak pihak ITDC jangan menzolimi dirinya selaku masyarakat awam.

“ Dua hotel saya digusur, tapi saya tidak pernah minta imbalan. Bahkan nyawa saya dipertaruhkan saat itu. Tapi kalau terus dizolimi, saya juga punya batas kesabaran ,” tegasnya.

Untuk itu Umar meminta pemerintah memberikan keadilan kepada dirinya dan masyarakat lain yang selama ini seringkali dizolimi oleh kepentingan oknum tidak bertanggungjawab.

Pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nanang Sigit Yulianto yang menilai pembebasan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sudah tuntas, juga mendapat kritikan pedas mendapat sorotan dari Lombok Global Institute (LOGIS).

Di salah satu media online, Direktur LOGIS, M Fihiruddin menilai pernyataan Kajati tersebut sebagai pernyataan yang premateur dan terburu-buru, tanpa memastikan kembali fakta yang ada di lapangan.

“Ibarat bayi yang keluarnya kurang bulan alias prematuer. Pandangan Kajati NTB Tentang lahan KEK Mandalika terbantahkan oleh fakta lapangan maupun fakta hukum,” kata Fihir.

Fihir menguraikan, fakta di lapangan saat ini masih ada masyarakat di wilayah KEK Mandalika yang memiliki bukti kepemilikan tanah. Dimana tanah tersebut terletak di lokasi yang saat ini masih dalam status bersengketa antara masyarakat dengan ITDC selaku pengelola KEK Mandalika.

Sementara itu, dari kajian uraian fakta hukum, masyarakat pemilik lahan KEK dalam perkara pidana yang dalam pertimbangan hukum majelis hakim menyatakan terbukti perbuatan terdakwa (masyakarat pemilik lahan KEK) bukan merupakan pidana melainkan perbuatan perdata.

“Majelis hakim meyakini alat bukti yg disampaikan terdakwa dalam hal ini masyarakat pemilik lahan adalah merupakan alas hak kepemilikan terdakwa. Maka terlalu dini kesimpulan Kajati NTB yang menyatakan masalah lahan ini sudah tuntas,” tukas Fihir.

Berdasarkan catatan LOGIS, kasus serupa pernah terjadi sekitar tahun 1999 silam. Dimana pembebasan lahan KEK Mandalika masih dilakukan oleh Lombok Tourism Development Corporate (LTDC). Saat itu perwakilan LTDC menyatakan pembebasan lahan yang saat ini wilayah KEK diakui salah bayar. Namun kesalahan itu belum ada perbaikan sampai saat ini, hingga pengelola KEK Mandalika berganti menjadi ITDC.

“Jadi logikanya, kesalahan bayar tersebut akan menjadi cacat bawaan pembangunan pariwisata KEK Mandalika,” katanya.

Fihir mengatakan, LOGIS meminta masalah sengketa lahan KEK Mandalika ini segera diselesaikan dengan baik oleh masyarakat pemilik lahan dan pihak ITDC selaku pengelola. Hal ini perlu dilakukan segera, agar pembangunan KEK Mandalika sebagai salah satu destinasi superprioritas, tidak tersandung kendala di kemudian hari.

“Kami minta masalah ini bisa diselesaikan dengan win-win solution. Sehingga mimpi kita bersama agar MotoGP terselenggara di Lombok, bisa terwujud tanpa meninggalkan masalah,” katanya.

Ia menambahkan, sebesar dan semewah apapun pembangunan daerah tidak akan berarti apa-apa jika di dalamnya terkandung ketidak adilan dan air mata masyarakat setempat yang dirugikan.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI jug telah turun lapangan melihat progres perkembangan pembangunan KEK Mandalika.

Dalam kunjungannya, Komisi II melakukan pendataan dan mendengar keluhan masyarakat, utamanya dari pemilik lahan yang bersengketa dengan pengelola KEK Mandalika, PT ITDC.

Dalam temuannya, Komisi II DPR RI melihat banyak warga yang memegang atas hak yang kuat dalam kepemilikan lahan, seperti, Pipil Garuda tahun 1958, lontar tahun 1946, dan sporadik tahun 1970.

Alas hak tersebut terbit sebelum HPL dikeluarkan PT ITDC. Untuk bisa membuktikan keabsahannya, Komisi II DPR RI menantang pihak PT ITDC untuk melakukan pengujian forensik untuk menuntaskan berbagai persoalan lahan di KEK Mandalika. (Dar/p01)