KNPI Minta Kasus Kebakaran BPN Loteng Tahun 2010 Dibuka Kembali

LOTENG,PILARNTB.com – Penyelesaian lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tidak ubahnya seperti mengurai benang kusut. Salah satu kendala yang dihadapi adalah karut marutnya data kepemilikan lahan di kawasan tersebut.

Hal ini kemudian menimbulkan “gesekan” antara Indonesia Tourizem Development Corporation (ITDC) selaku pengembang KEK dengan warga pemilik lahan.

Sejauh ini sudah tidak terhitung lagi jumlah lahan warga yang terlibat sengketa dengan ITDC. Bahkan sejumlah mega proyek di wilayah Selatan tersebut terpaksa dihentikan akibat persoalan lahan. Sebut saja pembangunan Paramount, Pullman dan Royal Tulip Hotel yang pembangunannya terpaksa mandeg akibat gugatan Umar, salah seorang warga pemilik lahan.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Tengah, El Jalaludin, mengaku prihatin dengan lambannya penyelesaian sengketa lahan di KEK Mandalika.

Menurut Jalal, banyaknya persoalan lahan di KEK Mandalika disebabkan banyak afktor. Salah satunya persoalan data di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menurutnya masih amburadul. Misalnya adanya beberapa sertifikat lahan warga tidak terdaftar di BPN.

Namun, pemerintah tidak bisa serta merta mengalahkan pemilik lahan dalam persoalan ini. Karena bisa saja arsip BPN yang kurang lengkap.

Kemungkinan tersebut menurutnya bisa saja terjadi. Terlebih jika dikaitkan dengan berbagi peristiwa yang terjadi di BPN Lombok Tengah sebelumnya.

Misalnya peristiwa kebakaran gudang arsip BPN yang diduga terjadi sepuluh tahun atau tepatnya tahun 2010 lalu.

Hasil investigasinya, kebakaran gudang arsip BPN Lombok Tengah beberapa tahun lalu tersebut telah menghanguskan ribuan dokumen tanah warga Lombok Tengah.

Anehnya, lanjut Jalal, BPN Lombok Tengah, provinsi maupun pusat terkesan tutup mata dengan hal ini. Ia curiga persoalan ini sengaja didiamkan bertahun tahun lamanya untuk mengaburkan status kepemilikan lahan warga khususnya di Kuta dan sekitarnya untuk kepentingan kelompok atau pihak tertentu.

Anehnya, kasus tersebut terjadi sebelum pengembangan KEK Mandalika. Ia menduga ada skenario besar dalam persoalan ini untuk memuluskan “permainan” kelompok tertentu di KEK Mandalika.

” Korbannya banyak, tapi kenapa sampai detik ini BPN masih bungkam. Seharusnya Kepala ataupun para pejabat BPN saat itu dipanggil untuk meluruskan masalah,” kata Jalal di Praya, (26/07/2020).

Terlepas dari duduk permasalahannya, hal ini seharusnya bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa lahan di KEK Mandalika. Jika kebakaran itu benar terjadi, besar kemungkinan klaim yang dilakukan warga selama ini memang benar. Dengan kata lain, tidak menutup kemungkinan dokumen pendukung sertifikat mereka juga hangus terbakar dalam kejadian tersebut.

Hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Dalam hal ini, gubernur, kepolisian dan para pengambil kebijakan di daerah ini seharusnya membuka kembali persoalan tersebut. Dengan harapan bisa memberikan titik terang atas persoalan lahan di KEK Mandalika.

” Kasusnya mungkin sudah lama, tapi ini perlu diusut. Paling tidak untuk memberikan kepastian hukum kepada pemerintah maupun pemilik lahan,” pungkasnya.

Sementara itu, beberapa warga Lombok Tengah mengaku mengetahui peristiwa tersebut. Tidak terkecuali para awak media yang saat itu bertugas meliput kebakaran tersebut.

Beberapa wartawan senior yang diminati keterangan menuturkan, kebakaran terjadi malam hari. Yang mana informasi saat itu, di gudang arsip yang terbakar tersebut tersimpan ribuan dokumen tanah warga Lombok Tengah, termasuk dokumen lahan di Desa Kuta Kecamatan Pujut.

Walaupun tidak terlalu ingat, mereka memastikan kebakaran terjadi beberapa bulan sebelum Pilkada Lombok Tengah tahun 2010 saat BPN Lombok Tengah di bawah kepemimpinan Hj.Roro Rosa Diana. (Dar)