Diduga Demo Kades Mas-Mas Dipicu Dendam Politik

LOTENG,PILARNTB.com – Kepala Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara (BKU), H.Habib mensinyalir adanya muatan politik dalam unjukrasa puluhan warga di desanya, Kamis (23/07/2020) lalu.

Kecurigaannya semakin kuat lantaran orang-orang di belakang aksi merupakan rival politiknya. Seperti
mantan Sekretaris Desa (Sekdes), mantan TPK, mantan Ketua BPD, mantan anggota BPD dan mantan pengurus TPK. Selain itu, beberapa tuntutan warga terkesan ngawur dan dibuat-buat.

“Mereka mempersoalkan kenapa jalan wisata Mas-Mas saja yang diperbaiki sementara jalan rusak yang dimaksud salah seorang warga berada di Desa Bebuak tidak diperbaiki. Ini kan aneh, tidak mungkin kita programkan pembangunan untuk Desa luar,” kata H.Habib di rumahnya, Kamis (06/08/2020).

Selain itu, massa aksi meminta agar SPJ, LKP-Des dan LPP-Des ditunjukkan. Namun hal itu menurutnya tidak bisa dipenuhi, karena dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen negara yang tidak bisa diberikan sembarangan.

“Untuk menunjukkan atau memberikan SPJ ini aturannya sudah jelas dan tidak bisa sembarang. Bahkan kepada BPD sekalipun tidak bisa diberikan. Karena kami selaku kepala desa bertanggung jawab kepada Bupati melalui DPMD. Jadi sangat tidak tepat kalau warga minta SPJ,” tegasnya.

Ditambahkan Habib, terkait dengan SPJ tersebut, masih belum dikembalikan oleh isnpektorat untuk keperluan pemeriksaan.

“Padahal Camat Batukliang Utara juga sudah menjelaskan terkait aturan SPJ ini saat Ketua BPD mengundang pihak terkait, jelasnya.

Tidak hanya itu, orator demo juga meminta agar staf desa, Ulil Azmi dikeluarkan dari kantor desa karena dianggap tidak memiliki SK.

Namun hal itu menurutnya tidak benar. Karena saat dinyatakan sebagai staf, yang bersangkutan tentu sudah memiliki SK, hanya saja tidak perlu ditunjukkan apalagi diumbar ke halayak ramai.

H.Habub juga menyayangkan pemberitaan di salah satu media daring yang mengatakan jumlah massa ribuan. Padahal faktanya tidak lebih dari 50 orang. Kemudian, berita tersebut mengatakan bahwa Kades dan ketua Bumdes tidak berani keluar menemui warga, padahal sama sekali tidak benar.

“Itu sama sekali tidak benar karena justru saya berkali-kali keluar untuk memberikan jawaban. Bahkan ketua Bumdes waktu itu mondar mandir untuk menjawab tuntutan warga. Akan tetapi, polisi waktu itu tidak mengizinkan saya dan ketua Bumdes untuk menjawab langsung. Dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” terangnya.

Terlepas dari semua itu, pihaknya sangat berterima kasih kepada warga yang melakukan aksi demo. Artinya, warga sangat peduli terhadap segala pembangunan desa.

Sementara itu, Ulul Azmi juga mengatakan bahwa persoalan ini bukan murni karena SK itu tapi karena dendam pribadi pendemo kepada dirinya.

Salah seorang warga juga mengungkapkan sebelum aksi dilakukan rapat persiapan sebelum hari H. Ia berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara damai dengan mengedepankan cara kekeluargaan. (Dar/p01)

Beri rating artikel ini!