DPRD Loteng Setujui KUPA-PPAS Perubahan

LOTENG,PILARNTB.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan sekaligus penandatanganan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Bertemapat di ruang sidang utama, Senin 31 Agustus 2020, paripurna dipimpin Ketua DPRD Loteng, M Tauhid, disampingi Wakil Ketua, HL Rumiawan, H Mayuki, di hadiri Wakil Bupati, HL Pathul Bahri dan sejumlah SKPD.

Pada kesempatan itu, juru bicara Banggar DPRD Loteng, Muhalif menyatakan, beberapa waktu lalu, Pemerintah Daerah Loteng, telah menyampaikan penjelasan atas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Loteng tahun Anggaran 2020.

“Berdasarkan jadwal kegiatan DPRD Loteng pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2020, Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah telah melaksanakan pembahasan bersama dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 yang lalu,” ungkapnya.

Kendati jadwal dan tahapan pembahasan tersebut belum sepenuhnya mampu dilaksanakan. Namun patut bersyukur karena di tengah kondisi daerah dan bangsa yang sedang berduka menghadapi wabah pandemi Covid-19, masih bisa menjalankan tugas membahas anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat.

Politisi Partai Gerindra iru menyampaikan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS perubahan APBD tahun 2020 oleh tim anggaran pemerintah daerah bersama Banggar, telah dituangkan dalam nota kesepakatan.

Adapun nota kesepakatan tersebut, diantaranya, kebijakan pendapatan daerah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa setidaknya sejakawal Maret yang lalu, daerah dihadapkan oleh merebaknya wabah pandemi Covid-19 yang telah berdampak terhadap hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk kondisi keuangan negara dan daerah.

Dengan memperhatikan kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD tahun anggaran 2020 yang sedang berjalan, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD tahun anggaran 2020 diarahkan untuk menyesuaikan target pendapatan asli daerah, penyesuaian besaran target dana perimbangan, serta penyesuaian terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Bahkan, dari seluruh komponen pendapatan daerah, hampir seluruhnya mengalami penurunan kecuali pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak baik yang bersumber dari penyesuaian bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

Dibandingkan dengan APBD Induk tahun Anggaran 2020, pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang awalnya berjumlah Rp.2.296.599.627.613,00 direncanakan berkurang sebesar Rp.185.050.269.847,88 atau menurun sebesar 8,06 persen. Sehingga menjadi sebesar Rp.2. 111 .549.357.765,12 dengan rincian.

Pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan di APBD Induk tahun anggaran 2020 sebesar Rp.225.842.904.098,00 mengalami penurunan sebesar Rp.31.888.601.350,88 menjadi sebesar Rp.193.954.302.747,12.

Kemudian, dana perimbangan. Dari 3 komponen utama dana perimbangan, hanya bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang mengalami peningkatan sebesar Rp.11 .488.044.000,00. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan yang cukup signifikan masing-masing sebesar Rp.92.221.834.000,00 dan Rp 59.177.437.000,00.

Dengan demikian dana perimbangan yang pada APBD Induk ditetapkan sebesar Rp.1.640.814.171.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.139.91 1 .227.000,00. Sehingga menjadi sebesar Rp1.500.902.944.000,00.

Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditargetkan pada APBD Induk sebesar Rp.429.942.552.515,00 menurun sebesar Rp.13.250.441.497,00 menjadi sebesar Rp.416.692.1 1 1.018,00.

Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD Induk sebesar Rp.2.322.729.524.329,00 direncanakan berkurang sebesar Rp.160.603.750.506,13 atau menurun sebesar 6,91 persen, sehingga menjadi sebesar Rp.2.162.125.773.822,87. Adapun rincian tambah kurang alokasi belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 diantaranya.

Selain itu, rincian belanja tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut. Belanja pegawai mengalami pengurangan sebesar Rp.36.438.303.620,41. Sehingga menjadi sebesar Rp.812.542.235.102,59. Belanja bunga pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan sama dengan APBD Induk yakni sebesar Rp.4.767.062.477,00.

Belanja hibah pada APBD Induk tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 91.679.746.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.719.788.296,00 menjadi Rp.92.399.534.296,00 yang disebabkan adanya penambahan belanja hibah kepada Bawaslu untuk memenuhi tambahan kebutuhan pendanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp.2.000.000.000,00.

Kemudian penambahan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp.97.088.296,00, penyesuaian alokasi belanja hibah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD bertambah sebesar Rp.358.200.000,00 dan pengurangan hibah pendidikan kesetaraan sebesar Rp.235.500.000,00.

Terdapat pula pengurangan belanja hibah kepada badan/Lembaga/organisasi lainnya sebesar Rp 1,500.000.000,00.
Selajutnya, belanja bantuan sosial pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 direncanakan sama dengan APBD Induk 2020 yakni sebesar Rp.1.048.691.000,00. Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa.

Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa yang ditargetkan di APBD Induk tahun anggaran 2020 sebesar Rp.1 0.627.147.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.2.603.881.000,00 menjadi Rp.8.023.266.000,00.

”Perubahan alokasi belanja bagi hasil tersebut merupakan penyesuaian akibat adanya penurunan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah,” paparnya di hadapan peserta rapat.

Baca juga : TGB Minta Bakrie Group Segera Lunasi Hutang
Untuk diketahui bersama bahwa realisasi belanja tidak terduga sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp. 49.151.847.459,00. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dalam pelaksanaan program/kegiatan SKPD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pagu anggaran belanja langsung pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran sebesar Rp.854.081.476.263,28 atau berkurang sebesar Rp 181.408.625.165,72 dari semula sebesar Rp 1.035.490.101.429.

“Adanya perubahan besaran alokasi belanja langsung pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020, antara lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19, penurunan target pendapatan asli daerah tahun 2020 dan pengalokasian Silpa tahun anggaran 2019 serta perubahan beberapa target sumber pendapatan lainnya,” jelasnya.

Kebijakan pembiayaan daerah dengan penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Induk tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.48.129.896.716,00 bertambah sebesar Rp.22.446.519.341,75 menjadi Rp.70.576.416.057,75. Penambahan target tersebut bersumber dari sisa lebih Perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Silpa tahun Anggaran 2019 yang pada APBD Induk tahun anggaran 2020 telah dianggarkan sebesar Rp. 38.350.91 1 .016,00 dan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 mengalami penambahan sebesar Rp.22.446.519.341,75 menjadi sebesar Rp. 60.797.430.357,75 berdasarkan hash audit BPK.

Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan daerah. Pagu anggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD induk tahun anggaran 2020 yang diarahkan untuk pembayaran angsuran pokok pinjaman pada PT Sarana Multi Infrastruktur, semula dianggarkan sebesar Rp.22.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.20.000.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp.2.000.000.000,00, karena adanya penyesuaian besaran pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun 2020.

“Dengan demikian, maka pembiayaan Netto pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.50.576.416.057,75,” ujarnya.

Berdasarkan penyesuaian-penyesuaian struktur APBD baik, pada sisi pendapatan, belanja serta pembiayaan, dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020,menghasilkan struktur Perubahan APBD sebagai berikut. Pendapatan daerah sebesar Rp.2.111.549.357.765,12. Belanja daerah sebesar Rp.2.162.125.773.822,87. Surplus/Defisit sebesar minus Rp. 50.576.416.057,75. Pembiayaan Netto Surplus sebesar Rp. 50.576.416.057,75. Silpa tahun berkenaan menjadi nol rupiah.

“Dengan demikian maka struktur perubahan APBD tahun anggaran 2020 direncanakan pada posisi berimbang,” ucapnya.

Ia mengaku, sebagai tindak lanjut hasil pembahasan bersama antara Banggar DPRD dengan TAPD terhadap rancangan kebijakan umum perubahan anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD tahun anggaran 2020. Maka, Banggar bersama dengan TAPD menyepakati beberapa hal-hal sebagai berikut. Terkait dengan penyusunan dokumen rancangan perubahan KUA/ perubahan PPAS, pemerintah daerah agar memperhatikan.

Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dengan mengganti penggunaan istilah KUPA/PPAS perubahan menjadi perubahan KUA/Perubahan PPAS sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah maupun Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020.

“Melengkapi dokumen rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan mencantumkan informasi data mengenai indikator makro ekonomi daerah yang pada rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disampaikan kepada DPRD belum dicantumkan,” jelasnya.

Ia menegaskan, ditengah wabah Pandemi Covid-19 yang masih sedang berlangsung yang sangat mempengaruhi situasi perekomian nasional maupun daerah, Banggar berharap agar pemerintah daerah senantiasa tetap berupaya untuk lebih optimal dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan penertiban terhadap pemasangan spanduk/baliho yang tidak berkontribusi terhadap PAD dan mengganggu nilai estetika wilayah.

Kemudian, untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah, badan anggaran meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kondisi balai pengujian kendaraan bermotor terutama ketersediaan alat uji sebagai salah satu persyaratan akreditasi serta legalnya penarikan PAD yang bersumber dari retribusi uji kendaraan bermotor.

Banggar meminta kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk lebih mendalami dan mengevaluasi program kegiatan yang ada di seluruh OPD, terutama kegiatan yang kemungkinan besar tidak dapat terlaksana karena adanya pandemi Covid-19.

Banggar mendorong kepada pemerintah daerah untuk lebih proaktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar dana penanggulangan pandemi covid-19 khususnya rembesan dapat segera dicairkan guna mengurangi beban belanja daerah.

Terhadap kegiatan pada APBD murni yang telah dilaksanakan dan berkontrak terutama kegiatan yang berkaitan dengan sektor riil, agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat maupun pihak lainnya tidak merasa dirugikan.

“Terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama selama pembahasan Perubahan KUA-Perubahan PPAS, hendaknya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab terutama hal-hal yang berkaitan kepentingan masyarakat umum,” tutupnya. (Dar/p01)

Kerjasama Humas DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan Pilar NTB.com

Beri rating artikel ini!