RAPBD Loteng Memprihatinkan, Suhaili Sebut 2021 tahun yang Berat

LOTENG-Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Priotas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lombok Tengah tahun 2021, memprihatinkan.

Sebagian besar pos pendapatan daerah mengalami penurunan, termasuk pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana pusat diproyeksikan turun hingga Rp116 miliar.

Dalam pidato pengantar rancangan KUA-PPAS APBD Loteng 2021 pada rapat paripurna DPRD Loteng, Jumat, 9 Oktober 2020, Bupati Loteng, H. M. Suhaili, FT, mengungkapkan untuk transfer pemerintah pusat yang bersumber dari dana perimbangan pusat ditargetkan sebesar Rp1.640.814.171.000. Kemudian Dana Insentif Daerah sebesar Rp27.055.424.000 dan Dana Desa (DD) sebesar Rp209.212.859.000. Jumlah tersebut jauh menurun dari target sesuai proyeksi KUA-PPAS APBD Loteng 2021.

Belum lagi untuk target Pendapatan Asli Daerah (PAD), turun sebesar Rp7.273.469.598 dari target PAD tahun 2020 lalu menjadi Rp218.569.434.500. Penurunan target tersebut dikarenakan penurunan target pendapatan dari beberapa objek PAD yang selama ini jadi andalan.

Konsekuensi akan banyak program daerah yang sudah direncanakan tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Dimana program yang akan dibiayai hanya program utama serta program yang berkaitan dengan upaya pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19 yang melanda Loteng sejak awal tahun 2020 lalu.

Suhaili mengaku tahun 2021 bisa dikatakan tahun yang berat. Karena tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari penjabaran RPJMD tahun 2016-2021. Sehingga target-target pembangunan pada RPJMD diupayakan harus tercapai tahun 2021. Di satu sisi, pandemi Covid-19 juga membutuhkan penanganan serta dukungan anggaran yang memadai.

Secara umum, pendapatan daerah pada KUA-PPAS Rancangan APBD 2021 ditargetkan sebesar Rp2.302.843.137.000. Sedangkan belanja daerah ditargetkan sebesar Rp2.280.843.137.000. Sehingga ada surplus anggaran sebesar Rp22 miliar yang nanti akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan daerah. Berupa kewajiban pembayaran angsuran pokok pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai pembangunan pasar Jelojok Kopang. (Dar)

Kerjasama Humas DPRD Loteng dengan Pilar NTB.com