Dana Insentif Iuran BPJS Guru Madrasah Non PNS Disambut Positif

LOTENG – Kebijakan pemerintah mengambil angsuran pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) bagi tenaga honorer, mendapat respon positif.

Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) Lombok Tengah (Loteng), mengapresiasi kebijakan tersebut.

Sekertaris LP Ma’arif NU Lombok Tengah, Tajuddin M,Pd, menilai bahwa kebijakan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesehatan para guru non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di madrasah.

Terlebih, aturan yang tertuang dalam Peraturan Peresiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 ini menjamin tidak hanya guru honorer saja. Akan tetapi bersama keluarga sudah menjadi bagian dari peserta atau tanggungan BPJS. Maka tentu ini sangat menguntungkan tenaga honorer jika dibandingkan dengan ikut peserta BPJS secara mandiri.

Ia menegaskan, dalam Perpres sudah tertuang tentang jaminan kesehatan. Dimana pembayaran iuran BPJS ini diambil langsung oleh Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) dari insentif guru honorer sebesar Rp 22.000/ bulan.

“ Kita harus bersyukur pemerintah memberikan fasilitas kepada non PNS. Dimana, pemerintah sudah memberikan tanggungan kepada lima keluarga untuk iuran BPJS dengan hanya mengeluarkan Rp 22.000. Kalau mandiri bisa kita keluarkan satu orang Rp 60.0000 dan dikelas yang sama, maka bisa dibayangkan jumlah yang kita keluarkan jika menjadi peserta mandiri,” ungkap Tajuddin M,Pd, kemarin.

Ia menjelaskan, insentif yang didapatkan Rp 250/bulan, dan dana ini diterima setiap enam bulan. Hanya saja memang pada tahun 2020 ini, anggaran untuk para guru dari Januari sampai Oktober atau 10 bulan dengan 3630 guru penerima insentif.

Hal sama disampaikan oleh Kepala Madrasyah Ibtidaiyah (MI) Al-Ma’rif Sunah Desa Pengembur, Suparlan. Baginya iuran yang diambil dari insentif guru memang sangat membantu mereka yang saat ini berstatus non PNS. Karena baginya, jaminan kesehatan ini sangat penting bagi para tenaga pendidik ini.

Hanya saja memang penting untuk dilakukan sosialisasi dengan maksimal agar tidak ada salah persepsi ditengah masyarakat. Terlebih ini merupakan Perpres yang tidak hanya berlaku untuk guru di Lombok Tengah tapi bagi daerah lain juga.(dar)