Bawaslu Lobar Gandeng Front Mahasiswa Jadi Mitra Pengawasan Pemilu Partisipatif…
Suksesi Pemilu 2024 mendatang yang bertumpu pada Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) perlu kolaborasi semua elemen.
Oleh sebab itu, Bawaslu terus berupaya lakukan sinergi. Tak terkecuali dengan mendayagunakan potensi kalangan mahasiswa yang memiliki kapasitas teruji.
Pada senin ( 23/07 ), Bawaslu Lobar menginisiasi kegiatan sosialisasi terhadap puluhan anggota Front Mahasiswa ( FM ) Lobar yang berasal dari berbagai universitas.
Menurut pernyataan Nasruddin, S.IP, MH selaku Kepala Sekretariat. Bawaslu Lobar punya divisi hubungan antar lembaga dan masyarakat yang menaungi kerjasama ke eksternal. Salah satunya dengan organisasi kepemudaan untuk membantu peranan.
” Jumlah tenaga SDM kami sangat minim, hanya sekitar 30 orang, tidak mampu menjangkau 10 kecamatan dan 120 Desa yang ada di Lobar, maka mutlak butuhkan mitra,” Lontar Nasruddin.
Posisi mahasiswa, anggapnya, sangat strategis, dinilai aktif terjun ke lapangan dan terbiasa lakukan analisa informasi, menelaah data-data situasi kondisi terkini dilingkungan tempat tinggal.
Kedepan, mereka berpeluang jadi kader melalui program Sekolah Kader Pemilu ( SKP ) yang memang sudah berjalan sampai angkatan 5. Bertugas di Panwascam, Desa/ Kelurahan, dan TPS.
” Selama masa kontrak, mereka digaji tiap bulan, Panwascam masa kerjanya 12 bulan, Desa 6 bulan, TPS 1 bulan, ” jelasnya.
Diharapkan, dengan adanya struktur kemitraan yang memadai. Tugas Bawaslu jadi lebih ringan. Karena dituntut miliki data pembanding dengan KPU.
Secara berkala, pihaknya, lakukan updating data setiap bulan mengenai Daftar Pemilih Berkelanjutan, guna mengeliminir ketimpangan, menjamin kevalidan sampai tahap penetapan DPT.
” Kami juga jemput bola menyasar sekolah-sekolah mandata siswa yang sudah tergolong Daftar Pemilih Pemula, berusia 17 tahun dengan bukti rekaman E-KTP, ” lengkapnya.
Bukhori, Ketua FM Lobar menyatakan sebagai agen of control, pastinya siap turut serta mengawal kebelangsungan Demokrasi Indonesia. Merupakan bagian dari panggilan nurani yang memang lumrah diemban setiap pribadi mahasiswa selain kewajiban menuntut ilmu.
Dari SKP, Bukhori dkk, dapat pelajaran penting terkait mekanisme penyelenggara pemilu. Benar saja, ketika FM coba lakukan penelusuran melalui aplikasi Lindungi Hakmu yang disinkronkan dengan survei faktual di 9 kecamatan, 14 Desa, dan 30 dusun. Disimpulkan kinerja KPU ternyata tidak becus.
Ditemukan, data seperti nama orang yang sudah meninggal masih tercantum, begitupun penduduk pindah domisili belum dihapus. Dan banyak pemilih pemula tidak terdaftar.
” Kontestasi politik sangat rentan pelanggaran, kecurangan, dan permainan terutama soal manipulasi data. jika tidak dikawal, hancurlah demokrasi kita, ” tandasnya.
