PilarNTBLiteng – Salah seorang Anggota DPRD Lombok Tengah, Tuan Guru Sunariawan menilai, sarana dan prasarana (Sarpras) pendukung bagi Pondok Pesantren (Ponpes) dan kesejahteraan guru honorer perlu di perhatikan.
Terlebih lagi Pondok Pesantren ( Ponpes) berada di bawah binaan Kementerian Agama (Kemenag). Sehingga, pemerintah setempat juga memiliki kewajiban dalam mendukung keberlangsungan proses pendidikan di Ponpes.
“Mencerdaskan anak bangsa itu tanggung jawab kita bersama. Saya kira Pemerintah tidak menyalahi aturan untuk menganggarkan Sarpras pendukung,” katanya
Politisi Hanura itu, tidak memungkiri bahwa di Dapilnya banyak program sudah ditempatkan untuk Yayasan Ponpes. Baik dari Pokir dewan dan beberapa program lainnya.
“Alhamdulilah selama ini kami telah alokasikan beberapa program untuk peningkatan Yayasan Ponpes,” imbuhnya
Meski demikian, hal itu jelas belum cukup lantaran banyaknya yayasan Ponpes di Dapilnya.
Dewan Dapil 2 Kecamatan Kopang – Janapria itu mengaku, keluhan terkait sarpras di tingkat Ponpes merupakan aspirasi para wali santri dan pihak yayasan.
“Saat saya reses, itu yang mereka sampaikan. Nantinya, hal ini akan saya sampaikan saat sidang paripurna,” ujarnya.
Selain peningkatan sarpras, kesejahteraan guru juga tidak luput dari perhatian pihaknya. Sebab, keduanya merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan.
“Guru juga punya tanggungan keluarga yang harus mereka perhatikan. Kesejahteraan mereka harus kita perhatikan,” tegasnya.
Dalam memenuhi kesejahteraan mereka, lanjut dia, minimal ada insentif dari pemerintah.
“Kalau tidak salah, dulu ada insentif lewat APBD yang diberikan kepada guru di Yayasan Ponpes atau madrasah. Itu akan coba saya perjuangkan,” ungkapnya.(Pilar01)
